Penerimaan CPNS Honorer K2 Tahun 2015

Honorer dari golongan K2 akhirnya bisa bernafas lega pasalnya cita – cita dan harapan mereka untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah maupun daerah akhirnya menemui titik terang, keterangan tersebut dikonfirmasi oleh menterin PAN & RB bahwa pada bulan agustus tahun 2015 ini akan diadakan seleksi penerimaan CPNS dari jalur honorer kategori dua ( K2 ) dengan demikian apakah tahun 2015 ini akan diadakan seleksi penerimaan CPNS tahun 2015 akhirnya terjawab oleh pernyataan tersebut. Penerimaan CPNS ini berlaku untuk para pegawai honorer yang berada di instansi pemerintah ataupun daerah yang telah terdaftar sebagai tenaga honorer kategori dua ( K2 )sedangkan untuk penerimaan CPNS dari jalur umum sampai saat ini belum dikonfirmasi oleh pihak Kementerian PAN & RB.

seleksi penerimaan cpns jalur honorer k2 tahun 2015

Penerimaan CPNS Honorer K2 Tahun 2015 – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, tes untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (TH K-2) rencananya akan dilaksanakan mulai Bulan Agustus 2015 (setelah Hari Raya Idul Fitri), dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Pemerintah memproyeksikan alokasi 30 ribu formasi untuk menggantikan formasi TH K-2 yang tidak terisi. Jumlah ini merupakan hasil perhitungan dari TKH-2 yang telah lulus tes November 2013, tetapi penetapan NIP-nya tidak dapat diproses oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Dokumen mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan,” ujar Yuddy dalam Rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (08/04).

Yuddy menambahkan, formasi tersebut akan dialokasikan untuk Kementerian/ Lembaga sebanyak 4.500 dan untuk pemda sebanyak 25.500 dengan prioritas usia di atas 35 tahun, serta untuk formasi tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh. Namun sebelum pelaksanaan tes, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memastikan ketersediaan anggaran, baik untuk membayar gaji serta biaya pelaksanaan seleksi. Selain itu, tes baru dapat dilakukan jika masing-masing instansi telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi atau dokumen sebagai bukti keabsahannya.

“Kelulusan didasarkan pada urutan atau peringkat. Jika jumlah yang memenuhi nilai ambang batas melebihi jumlah formasi yang tersedia,” ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Birokrasi , Yuddy Chrisnandi.

Seleksi eks TH K-2 diperuntukkan bagi mereka yang tidak lulus dalam tes sebelumnya, dan masih bekerja secara terus menerus di instansi pemerintah, sudah terdaftar dalam database BKN, dan sudah memiliki nomor tes seleksi CPNS. Selain itu eks TH K-2 wajib memenuhi ketentuan dalam PP nomor 56 tahun 2012, yaitu dibiayai bukan Dari APBN atau APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit satu tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.

Eks honorer K-2 tersebut juga harus berusia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. “Kebenaran data yang disampaikan dijamin dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh PPK, yang sebelumnya sudah dilakukan verifikasi dan validasi terpadu oleh BKN dan BPKP sebelum tes dilaksanakan,” ungkap Yuddy yang didampingi oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, para Deputi Kementerian PANRB, dan Wakil Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Dikatakan, penanggungjawab pelaksanaan seleksi untuk instansi pusat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Menteri, Kepala LPNK, dan Sekjen Lembaga Negara (instansi pemerintah pusat), sedangkan untuk pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bagi TH K-2 yang mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus namun kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan pengangkatannya sebagai CPNS. Dan terhadap pejabat yang menandatangani SPTJM akan dikenakan sanksi administratif dan/atau hukum.

Dalam kesempatan itu, Yuddy juga menjelaskan, penentuan kelulusan didasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas (passing grade) yang ditetapkan atas pertimbangan Mendikbud dan memperhatikan pendapat dari konsorsium PTN. Nilai ambang batas ditetapkan sebelum pelaksanaan tes dan tidak dapat dilakukan perubahan. “Kelulusan didasarkan pada urutan atau peringkat. Jika jumlah yang memenuhi nilai ambang batas melebihi jumlah formasi yang tersedia,” ujar Menteri.

Dalam kesimpulan rapat kerja, Komisi II DPR dapat memahami laporan Kementerian PANRB tentang penyelwlesaian TH K-2, serta meminta Kementerian PANRB untuk menuntaskan masalah TH K-2 yang jumlahnya mencapai 439.956 orang dengan menetapkan kebijakan yang dapat dicarikan jalan keluarnya. Terhadap K-2 yang yang tidak lulus dalam seleksi tahun 2015 ini, DPR minta agar Kementerian PANRB mempertimbangkan kembali dan memperhatikan catatan dan pendapat anggota Komisi II yang disampaikan dalam Raker. Selain itu, Komisi II DPR akan membicarakan berbagai permasalahan K-2 ini lebih lanjut dalam rapat panita kerja atau Panja.

Dengan adanya informasi dibukanya penerimaan CPNS dari jalur tenaga honorer K2 dari pihak Kementerian PAN & RB maka memberikan kejelasan bagi para tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah bahwa masih ada kesempatan mereka untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Untuk itu maka bagi pegawai honorer yang merasa telah terdaftar menjadi honorer K2 dimohon untuk mempersiapkan berkas – berkas administrasi yang kelak dibutuhkan dalam proses seleksi penerimaan CPNS dari jalur honorer K2 agar ketika dimulainya pendaftaran seleksi mereka telah siap sedia mengikuti setiap tahapan seleksi penerimaan tersebut. Semoga bagi para tenaga honorer yang telah terdaftar golongan katergori dua ( K2 ) dapat mengikuti setiap tahapan proses seleksi penerimaan dengan lancar dan berharap agar semua tenaga honorer bukan hanya dari golongan K2 di lingkungan pemerintah instansi pusat maupun daerah dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil.